Pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang berpotensi menaikkan UKT di PTN Bagaimana dampaknya bagi mahasiswa dan apakah KIP Kuliah ikut terpengaruh?
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pada tahun 2025 memicu kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan orang tua. Salah satu sektor yang terdampak cukup besar adalah pendidikan tinggi, di mana anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengalami pemangkasan hingga Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun.
Pemangkasan ini berpotensi menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) serta pengurangan jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K). Lantas, bagaimana dampaknya bagi mahasiswa dan apa yang bisa dilakukan pemerintah?
BACA JUGA: Seperti Juliawati, Ini 3 Cara Guru Mendidik Siswa tanpa Hukuman
Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyebut bahwa kenaikan UKT di PTN sangat mungkin terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Dengan adanya pemangkasan anggaran, PTN harus mencari sumber pendanaan lain, dan salah satu yang paling memungkinkan adalah kenaikan UKT,” ujarnya dalam konferensi pers yang dilansir dari Detikcom.
Salah satu pemangkasan terbesar terjadi pada anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), yang semula dialokasikan sebesar Rp6,018 triliun namun kini dipangkas hingga 50 persen.
Jika dana operasional PTN berkurang drastis, maka universitas harus mencari sumber pendanaan lain, dan salah satu opsi yang paling memungkinkan adalah menaikkan UKT.
Selain BOPTN, pemangkasan juga terjadi pada Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (BPPTNBH), dari Rp2,37 triliun menjadi hanya Rp1,185 triliun. Pemotongan ini dapat semakin memperparah situasi keuangan PTN dan meningkatkan risiko naiknya biaya kuliah bagi mahasiswa.
Terkait KIPK, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang, menegaskan bahwa belanja sosial, terutama beasiswa, tidak menjadi objek program efisiensi. Ia memastikan anggaran beasiswa tetap aman dan tidak mengalami pemotongan.
Namun, laporan lain menyebutkan bahwa pagu awal program KIP Kuliah sebesar Rp14,698 triliun dipotong menjadi Rp1,319 triliun.
Satryo mengusulkan agar anggaran ini dikembalikan ke jumlah semula karena program ini termasuk kategori yang tidak seharusnya terkena efisiensi.
“Karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” katanya pada rapat kerja dengan Komisi X DPR.
Hal ini masih menjadi perhatian banyak pihak karena KIP Kuliah merupakan program penting bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
BACA JUGA: Ijazah Elektronik, Memudahkan Akses hingga Meminimalkan Pemalsuan Ijazah
Pemangkasan anggaran dan potensi kenaikan UKT akan memberikan dampak luas, terutama bagi mahasiswa dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:
Mahasiswa dari keluarga kurang mampu akan kesulitan membayar biaya kuliah, terutama bagi yang sebelumnya mengandalkan bantuan KIP-K. Ini bisa membuat mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan tinggi.
Banyak mahasiswa yang terancam berhenti kuliah karena kenaikan UKT tidak diimbangi dengan bantuan finansial yang memadai. Hal ini akan berdampak pada masa depan mereka yang semakin tidak pasti.
Orang tua yang sudah memiliki tanggungan keuangan lainnya harus mencari cara tambahan untuk membayar biaya kuliah anak mereka. Ini bisa mengganggu kondisi ekonomi rumah tangga, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Demi menutupi biaya kuliah, banyak mahasiswa mungkin harus bekerja paruh waktu atau penuh waktu. Hal ini bisa mengurangi fokus belajar dan menurunkan kualitas akademik mereka.
Mahasiswa dari keluarga mampu masih bisa melanjutkan pendidikan tanpa kendala, sedangkan mahasiswa dari keluarga kurang mampu semakin tertinggal. Ini berisiko memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.
Kekhawatiran soal biaya kuliah bisa menyebabkan stres dan kecemasan di kalangan mahasiswa. Tekanan finansial ini bisa berdampak pada kesehatan mental mereka, yang berpengaruh pada performa akademik dan kesejahteraan secara keseluruhan.
Biaya pendidikan yang semakin mahal tanpa dukungan finansial yang cukup bisa membuat lulusan sekolah menengah berpikir ulang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini bisa berdampak pada jumlah tenaga kerja terdidik di masa depan.
Melihat dampak yang cukup besar, berbagai pihak, termasuk Kemendiktisaintek, berharap agar pemangkasan anggaran ini dapat dikaji ulang. Beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah antara lain:
BACA JUGA: 3 Tips Menggunakan AI untuk Anak Sekolah Tetap Kreatif dan Kritis, Kata Pakar
Pemangkasan anggaran pendidikan tentu tidak bisa dianggap sepele, terutama karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Jika kebijakan ini tidak ditinjau ulang, bukan tidak mungkin kesenjangan pendidikan akan semakin melebar dan banyak mahasiswa yang harus menghentikan pendidikannya di tengah jalan.
Semoga pemerintah dan DPR dapat menemukan solusi terbaik agar pendidikan tetap menjadi hak bagi semua, bukan hanya untuk mereka yang mampu.
Penulis: Nazla Ufaira Sabri
Cover: stockking on Freepik
Mommies Daily is dedicated to all Indonesian moms out there, who just like us strive to be realistic and practical mothers. We hope you enjoy your stay.
Copyright © 2025 Mommies Daily ∙ All the rights reserved
