Kena PHK? Sebelum Tanda Tangan Perjanjian PHK, Cek Deretan Hak Karyawan Ini Dulu

#MommiesWorkingIt

Mommies Daily・in 5 hours

detail-thumb

Kenali hak karyawan kena PHK, mulai dari pesangon, uang penghargaan masa kerja, hingga JKP. Cek dulu sebelum tanda tangan perjanjian PHK.

Beberapa tahun terakhir ini bursa tenaga kerja memang tidak baik-baik saja. PHK di mana-mana dan terkadang ada hak-hak karyawan yang tidak terpenuhi. Apakah Mommies sedang dipanggil HRD, lalu disodori surat kesepakatan PHK dan diminta tanda tangan hari itu juga?

Tenang, tarik napas dulu. Tanda tangan itu keputusan besar. Isinya menentukan berapa uang yang Mommies bawa pulang dan bagaimana hak-hak Mommies dipenuhi setelah hubungan kerja berakhir. Jangan sampai ada hak yang terlewat atau kesepakatan yang belum benar-benar dipahami. Ketahui dulu peraturan terbaru mengenai PHK sebelum menyetujui dokumennya, ya.

BACA JUGA: Saat Jadi Korban PHK, Ini 11 Hal yang Wajib Dilakukan agar Tak Salah Langkah

Baru-baru ini, DPR bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Aturan tersebut kemudian disahkan dan diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026, sekaligus mulai berlaku pada tanggal tersebut.

UU ini mengatur kembali sejumlah aspek ketenagakerjaan, termasuk tata cara pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hak pekerja setelah terkena PHK. Mommies bisa membaca dokumen lengkapnya melalui JDIH Kementerian Ketenagakerjaan atau JDIH BPK.

Aturan terbaru ini menjadi tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang meminta pembentuk undang-undang menata ulang materi pengaturan ketenagakerjaan dalam undang-undang tersendiri.

Beberapa poin yang paling relevan adalah:

  • PHK harus melalui upaya pencegahan dan perundingan. Sebelum PHK dilakukan, pemberi kerja, pekerja, serikat pekerja, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah wajib mengupayakan pencegahan PHK. Jika PHK tidak dapat dihindari, prosesnya harus melalui perundingan bipartit. Apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Artinya, pekerja tidak wajib langsung menyetujui keputusan PHK begitu saja.
  • Besaran pesangon mengikuti masa kerja dan alasan PHK. UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja berdasarkan masa kerja, dengan faktor pengali yang mengikuti alasan PHK. Karena itu, besaran hak yang diterima setiap pekerja bisa berbeda.
  • Perusahaan wajib mengupayakan pencegahan PHK. Ada sejumlah langkah yang perlu diupayakan sebelum perusahaan memutuskan hubungan kerja, seperti mengurangi jam kerja, mengurangi jumlah sif, atau menawarkan program pensiun dini sukarela.

Ketentuan mengenai upaya pencegahan dan prosedur perundingan PHK ini diatur dalam Pasal 228 UU Nomor 27 Tahun 2026. Sementara itu, Pasal 229 mengatur beberapa kondisi ketika perundingan bipartit tidak perlu dilakukan, misalnya pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri, masa PKWT berakhir sesuai perjanjian, pekerja memasuki usia pensiun, atau pekerja meninggal dunia.

8 Hal yang Harus Diperiksa Sebelum Tanda Tangan PHK

Foto: Pexels

Sebelum menandatangani dokumen apa pun, penting bagi pekerja untuk memahami hak karyawan kena PHK, termasuk pesangon dan hak lain yang wajib dibayarkan perusahaan. Berikut delapan hal penting yang perlu diperiksa agar tidak ada hak yang terlewat atau merugikan diri Mommies di kemudian hari.

1. Alasan PHK

Periksa alasan pemutusan hubungan kerja yang tercantum dalam surat kesepakatan. Hal ini penting karena alasan PHK dapat menentukan besaran pesangon dan hak kompensasi yang berhak diterima. Pastikan alasan tersebut ditulis secara jelas dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Jangan sampai alasan yang tercantum dalam dokumen berbeda dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Jika ada ketidaksesuaian, tanyakan dan minta penjelasan sebelum menyetujui perjanjian.

2. Dasar Upah

Pastikan perusahaan menggunakan dasar perhitungan upah yang benar untuk menentukan besaran pesangon. Periksa apakah tunjangan tetap sudah diperhitungkan, bukan hanya menggunakan upah pokok sebagai dasar perhitungan.

Berdasarkan Pasal 234 UU Nomor 27 Tahun 2026, komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja beserta keluarganya.

3. Masa Kerja

Periksa kembali tanggal mulai bekerja dan tanggal efektif PHK untuk memastikan masa kerja dihitung dengan tepat. Jika Mommies pernah bekerja dengan status kontrak sebelum menjadi karyawan tetap dan masa kerjanya berlanjut tanpa jeda, pastikan riwayat kerja tersebut turut diperiksa dalam perhitungan masa kerja.

Jika pernah mengalami perubahan status kerja, perpanjangan kontrak, atau perpindahan perusahaan dalam satu grup, jangan ragu meminta HR menjelaskan dasar penghitungan masa kerja yang digunakan.

4. Rincian Setiap Komponen Pesangon

Minta perusahaan mencantumkan rincian setiap komponen hak yang akan dibayarkan, yaitu uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH). Jangan hanya menerima satu angka total tanpa penjelasan mengenai dasar dan perhitungannya.

Mommies perlu mengetahui berapa besaran masing-masing komponen, masa kerja yang digunakan, upah yang menjadi dasar perhitungan, serta faktor pengali sesuai alasan PHK. Perlu diingat, tidak semua alasan PHK menghasilkan besaran komponen yang sama.

Ketentuan mengenai komponen dan dasar perhitungan tersebut tercantum dalam Pasal 232 UU Nomor 27 Tahun 2026.

5. Hak Lain yang Belum Dipenuhi

Selain pesangon, periksa apakah masih ada hak lain yang belum Mommies terima dari perusahaan. Ini termasuk sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos perjalanan pulang, serta hak-hak lain yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Jangan lupa periksa juga apakah masih ada pembayaran gaji, tunjangan, atau benefit lain yang belum diselesaikan sesuai ketentuan dan kesepakatan kerja.

6. Klausul Pelepasan Hak

Baca dengan teliti setiap klausul dalam perjanjian PHK, terutama jika terdapat kalimat seperti “tidak akan menuntut di kemudian hari”. Klausul semacam ini perlu diperhatikan karena dapat berkaitan dengan pelepasan hak untuk mengajukan tuntutan setelah kesepakatan ditandatangani.

Pastikan seluruh hak dan kewajiban sudah jelas sebelum menyetujuinya. Jika ada kalimat yang terlalu luas, tidak dipahami, atau berpotensi membatasi hak Mommies, minta penjelasan tertulis dan pertimbangkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu sebelum tanda tangan.

BACA JUGA: Diminta Mundur oleh Kantor dan Kena PHK, Apa yang Harus Dilakukan?

7. Jadwal Pembayaran

Pastikan tanggal pembayaran pesangon dan hak lainnya tercantum secara jelas dalam dokumen. Jika perusahaan menawarkan pembayaran secara bertahap atau dicicil, periksa jadwal pelunasan, nominal setiap pembayaran, dan mekanisme yang menjamin pembayaran tersebut agar tidak dirugikan.

Jangan hanya mengandalkan janji lisan. Pastikan semua kesepakatan mengenai pembayaran tertulis dengan jelas dan Mommies memiliki salinan dokumennya.

8. BPJS, JKP, dan Paklaring

Tanyakan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan setelah PHK dan apakah Mommies memenuhi syarat untuk mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Berdasarkan ketentuan JKP yang berlaku, manfaat uang tunai diberikan sebesar 60% dari upah terakhir yang dilaporkan selama maksimal enam bulan. Namun, terdapat batas atas upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan, yaitu Rp5 juta. Jadi, jika upah terakhir Mommies lebih dari Rp5 juta, perhitungan manfaat uang tunainya tetap menggunakan batas atas tersebut.

Pengajuan manfaat juga memiliki persyaratan kepesertaan. Salah satunya, pekerja harus memiliki masa iur minimal 12 bulan dalam rentang 24 bulan kalender sebelum mengalami PHK. Pekerja juga harus memenuhi ketentuan lain, termasuk belum bekerja kembali dan bersedia aktif mencari pekerjaan.

Untuk pekerja PKWT, manfaat JKP dapat diajukan jika PHK terjadi sebelum masa kontrak berakhir. Jika hubungan kerja berakhir karena masa kontrak habis sesuai perjanjian, pekerja tidak termasuk kriteria penerima manfaat JKP.

Selain uang tunai, JKP juga menyediakan akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Mommies bisa mengecek informasi lengkap mengenai manfaat dan persyaratannya melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan tentang JKP. Ketentuan manfaat uang tunai juga diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025.

Jangan lupa meminta paklaring atau surat keterangan kerja sebagai dokumen pendukung untuk keperluan melamar pekerjaan berikutnya.

Cara Menghitung Pesangon Karyawan

Foto: Pexels

Karyawan tetap (PKWTT) yang di-PHK dapat berhak menerima beberapa komponen kompensasi PHK, bergantung pada alasan PHK dan ketentuan yang berlaku. Tiga komponen yang perlu Mommies ketahui adalah:

  1. Uang pesangon (UP) yang dihitung berdasarkan masa kerja.
  2. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) yang diberikan jika masa kerja sudah mencapai tiga tahun atau lebih.
  3. Uang penggantian hak (UPH) untuk mengganti hak-hak yang belum diterima atau belum dipenuhi, misalnya cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.

Ketiganya merupakan komponen hak yang perhitungannya mengikuti ketentuan dan faktor pengali sesuai alasan PHK. Jadi, jangan langsung menganggap semua pekerja akan menerima jumlah pesangon yang sama meskipun masa kerjanya serupa.

Kalau Mommies merupakan karyawan kontrak (PKWT), skema haknya berbeda. Mommies dapat berhak menerima uang kompensasi PKWT sesuai ketentuan yang berlaku, bukan otomatis menggunakan rumus pesangon karyawan tetap seperti di atas.

Uang Pesangon (UP)

Berdasarkan Pasal 232 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2026, besaran dasar uang pesangon ditentukan berdasarkan masa kerja karyawan. Ketentuannya adalah:

  • Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah.
  • Masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah.
  • Masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah.
  • Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah.
  • Masa kerja 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah.
  • Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah.
  • Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah.
  • Masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah.
  • Masa kerja 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah.

Besaran di atas merupakan dasar perhitungan pesangon. Jumlah yang akhirnya diterima tetap perlu disesuaikan dengan faktor pengali berdasarkan alasan PHK yang diatur dalam undang-undang.

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

UPMK diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal tiga tahun. Besarannya disesuaikan dengan masa kerja karyawan.

Berdasarkan Pasal 232 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2026, rinciannya adalah:

  • Masa kerja 3 hingga kurang dari 6 tahun: 2 bulan upah.
  • Masa kerja 6 hingga kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah.
  • Masa kerja 9 hingga kurang dari 12 tahun: 4 bulan upah.
  • Masa kerja 12 hingga kurang dari 15 tahun: 5 bulan upah.
  • Masa kerja 15 hingga kurang dari 18 tahun: 6 bulan upah.
  • Masa kerja 18 hingga kurang dari 21 tahun: 7 bulan upah.
  • Masa kerja 21 hingga kurang dari 24 tahun: 8 bulan upah.
  • Masa kerja 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah.

Uang Penggantian Hak (UPH)

UPH meliputi hak-hak karyawan yang belum diterima saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan Pasal 232 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2026, komponennya mencakup cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk karyawan beserta keluarganya ke tempat karyawan diterima bekerja, serta hak-hak lain yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

BACA JUGA: Suami Kena PHK dan Sedang Cari Kerja? Ini Deretan Lowongan Kerja yang Bisa Dicoba

Jadi, jangan terburu-buru menandatangani dokumen PHK. Minta salinan perjanjian dan waktu yang cukup untuk membaca serta memahami seluruh isinya. Jika ada ketentuan yang kurang jelas atau meragukan, Mommies berhak berkonsultasi terlebih dahulu dengan serikat pekerja, dinas ketenagakerjaan, atau pengacara sebelum mengambil keputusan.

Kehilangan pekerjaan saja sudah menjadi situasi yang berat, apalagi jika harus memikirkan kebutuhan keluarga dan rencana keuangan setelahnya. Karena itu, pastikan setiap hak yang memang menjadi bagian Mommies sudah dihitung dan dicantumkan dengan jelas. Jangan merasa tidak enak untuk bertanya atau meminta penjelasan. Memahami isi perjanjian sebelum tanda tangan bukan berarti mempersulit perusahaan, melainkan cara Mommies melindungi hak diri sendiri.

Setelah urusan PHK dan hak-hak yang perlu diterima lebih jelas, Mommies bisa mulai menyusun langkah berikutnya. Misalnya, memperbarui CV, mencari peluang kerja baru, atau mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan adalah mencari informasi program pelatihan dan pengembangan kompetensi melalui Kartu Prakerja. Pelan-pelan, Mommies bisa menata kembali rencana karier dan keuangan keluarga.

Ditulis oleh: Imelda Rahma

Cover: Pexels