Kenapa Dana JHT Kena Pajak saat Dicairkan? Padahal Gaji Sudah Dipotong Pajak

Dana JHT ternyata bisa dikenai potongan pajak saat dicairkan. Kenapa bisa begitu, padahal kita sudah rutin bayar pajak bulanan dan tahunan? 

Kalau Mommies atau Daddies sudah bekerja bertahun-tahun, mungkin pernah membayangkan, “Nanti kalau resign atau pensiun, lumayan ya bisa cairin dana JHT.”

Tapi begitu dana masuk rekening, kok jumlahnya lebih kecil dari perkiraan? Setelah dicek, ternyata ada potongan pajak.

Nah, yang sering bikin bingung adalah: bukannya selama ini kita sudah dipotong PPh dari gaji setiap bulan? Bahkan tiap tahun juga lapor SPT. Kok dana JHT masih dipotong pajak lagi? Apa ini nggak bikin rugi pekerja?

Tenang, pertanyaan ini memang sering muncul. Yuk, kita bahas pelan-pelan.

BACA JUGA: Suami Istri Lebih Baik Rekening Bersama atau Pisah? Ini Kata Pakar Finansial

Apa Itu JHT?

JHT atau Jaminan Hari Tua adalah salah satu program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan memberikan manfaat uang tunai ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau memenuhi syarat tertentu seperti berhenti bekerja.

Sederhananya, JHT adalah tabungan jangka panjang yang berasal dari iuran pekerja dan pemberi kerja selama masa bekerja.

Setiap bulan, iuran JHT sebesar 5,7% dari upah, yang terdiri dari:

• 3,7% dibayarkan oleh perusahaan.
• 2% dipotong dari gaji pekerja.

Dana ini kemudian dikelola dan hasil investasinya dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga nilainya dapat bertambah seiring waktu.

Apa Manfaat JHT?

Mungkin selama masih aktif bekerja, kita jarang kepikiran soal JHT. Padahal manfaatnya cukup besar.

Dana JHT bisa menjadi:

• dana cadangan ketika terkena PHK,
• modal memulai usaha,
• biaya pendidikan anak,
• dana darurat,
• hingga bekal memasuki masa pensiun.

Karena itulah pemerintah mendesain JHT sebagai tabungan jangka panjang agar pekerja tetap memiliki pegangan finansial ketika penghasilan rutin berhenti.

Foto: Defrino Maasy/Pexels

Kapan Dana JHT Bisa Dicairkan?

Saat ini, dana JHT bisa dicairkan dalam beberapa kondisi, antara lain:

• memasuki usia pensiun;
• mengalami cacat total tetap;
• peserta meninggal dunia (akan diberikan kepada ahli waris);
• mengundurkan diri;
• terkena PHK;
• atau warga negara asing yang kembali ke negara asal secara permanen.

Besaran dana yang diterima tentu disesuaikan dengan total iuran beserta hasil pengembangannya.

Kenapa Dana JHT Kena Pajak?

Nah, ini bagian yang sering membuat banyak pekerja mengernyitkan dahi.

Jawabannya adalah, yang dikenai pajak bukan iuran yang sudah dipotong dari gaji setiap bulan, melainkan manfaat JHT yang diterima saat pencairan, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dalam PP Nomor 68 Tahun 2009.

Pemerintah mengatur bahwa manfaat JHT termasuk objek Pajak Penghasilan (PPh) final apabila jumlahnya melebihi batas tertentu.

Skemanya secara umum adalah:

• Manfaat JHT sampai Rp50 juta dikenai tarif PPh Final 0%.
• Bagian manfaat yang melebihi Rp50 juta dikenai tarif PPh Final sebesar 5%.

Menurut Kompas.com, ketentuan lain juga berlaku bagi peserta yang pernah mencairkan sebagian saldo JHT. Jika sisa saldo baru dicairkan setelah lebih dari dua tahun, pencairan berikutnya berpotensi dikenakan tarif pajak progresif.

Tarif pajak progresif:

• Sampai Rp60 juta: 5%
• Di atas Rp60 juta – Rp250 juta: 15%.
• Di atas Rp250 juta – Rp500 juta: 25%.
• Di atas Rp500 juta – Rp5 miliar: 30%.
• Di atas Rp5 miliar: 35%.

Contoh Perhitungan Pencairan Dana JHT

Melansir Klik Pajak, berikut cara menghitung pencairan dana JHT.

Kasus 1: Masa Kepesertaan Kurang dari 10 Tahun

Kasus 2: Masa Kepesertaan Lebih dari 10 Tahun

Bukankah Kita Sudah Bayar Pajak dari Gaji?

Ini juga pertanyaan yang sangat wajar.

Setiap bulan, pekerja memang sudah membayar Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) atas penghasilan yang diterima dari perusahaan.

Sementara pajak atas pencairan JHT merupakan jenis pajak yang berbeda, yaitu PPh Final atas manfaat tertentu yang diterima ketika dana dicairkan.

Dengan kata lain, pemerintah menganggap ada dua objek pajak yang berbeda:

• penghasilan saat bekerja (gaji bulanan), dan
• manfaat JHT ketika dicairkan.

Karena dasar pengenaannya berbeda, keduanya sama-sama dapat dikenai pajak sesuai aturan yang berlaku.

Foto: Ahsanjaya/Pexels

Lalu, Apakah Ini Merugikan Pekerja?

Kalau dilihat dari sisi pekerja, wajar jika muncul rasa kurang adil.

Bayangkan saja, selama bertahun-tahun gaji sudah dipotong pajak. Setelah itu, masih rutin melaporkan SPT tahunan. Ketika akhirnya mencairkan tabungan hari tua, ternyata masih ada potongan lagi.

Dari sudut pandang masyarakat, kondisi ini sering dianggap sebagai beban tambahan, apalagi jika dana JHT digunakan untuk kebutuhan mendesak setelah kehilangan pekerjaan.

Namun, dari perspektif pemerintah, pajak atas manfaat JHT merupakan ketentuan yang memang sudah diatur dalam regulasi perpajakan. Bahkan pemerintah juga memberikan keringanan berupa tarif 0% untuk manfaat hingga Rp50 juta agar pekerja dengan saldo lebih kecil tidak terkena pajak.

Jadi, apakah merugikan atau tidak, sangat bergantung pada sudut pandang masing-masing. Yang jelas, penting bagi pekerja mengetahui sejak awal bahwa saat dana JHT dicairkan, ada kemungkinan dikenai potongan pajak sehingga nominal yang diterima tidak selalu sama dengan total saldo yang terlihat.

Jadi, Apa yang Perlu Disiapkan?

Buat Mommies dan Daddies yang berencana mencairkan JHT, sebaiknya jangan hanya melihat total saldo di aplikasi BPJS Ketenagakerjaan. Perhitungkan juga kemungkinan adanya potongan pajak apabila saldo yang akan dicairkan melebihi batas yang dikenai PPh Final.

Dengan begitu, perencanaan keuangan setelah resign, terkena PHK, atau memasuki masa pensiun bisa lebih realistis dan tidak menimbulkan rasa kaget ketika dana akhirnya masuk ke rekening.

Tips Menghitung Pajak Pencairan Dana JHT

Menurut Klik Pajak, Mommies bisa menggunakan cara ini untuk menghitung pajak pencairan dana JHT.

• Gunakan Kalkulator Pajak Online: Banyak situs web yang menyediakan kalkulator pajak JHT.
• Pastikan Data Akurat: Cek masa kepesertaan dan total saldo sebelum menghitung pajak.
• Konsultasikan ke Ahli Pajak: Jika ragu, mintalah bantuan profesional untuk memastikan perhitungan pajak sesuai aturan.

Cover: BPJS Ketenagakerjaan